Nyatakan Ahok 'menista ulama', MUI dituduh berpolitik praktis
Nyatakan Ahok 'menista ulama', MUI dituduh berpolitik praktis
Majelis Ulama Indonesia, MUI, dianggap berpolitik praktis dalam pernyataannya yang menyebut Gubernur DKI Jakarta telah menista Al Quran dan ulama.
Pegiat lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, Lakpesdam NU dan Setara Institute mengatakan seharusnya MUI lebih fokus kepada politik kenegaraan dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan.
"Mungkin itu tidak disadari oleh MUI yang seolah-olah sedang menjalankan misi keagamaannya, tapi dia terperangkap di dalam permainan perebutan kekuasaan," kata Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, di Jakarta, Minggu (16/10).
- Aksi anti-Ahok diikuti ribuan orang serba putih
- Setelah Ahok minta maaf, apa kampanye hitam SARA akan berakhir?
- Bagaimana tetap tenang saat media sosial 'dipenuhi kebencian' jelang Pilkada Jakarta?
Dalam pernyataannya yang dibacakan Selasa (11/10) lalu, MUI mengeluarkan 'pendapat dan sikap keagamaan' yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah 'menista Alquran dan ulama'.
Sikap itu dikeluarkan sehari setelah Basuki meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap sejumlah pihak melecehkan agama Islam.
Seharusnya mendinginkan suasana
Menurut pimpinan Setara Institute, Bona Tigor Naipospos, MUI selama ini terkesan bersikap hati-hati dalam menyikapi permasalahan di masyarakat, dengan mendengarkan pendapat banyak pihak.
"Tetapi dalam kasus Ahok, misalnya, hanya dalam hitungan jam saja, keluar apa yang disebut sikap dan pandangan MUI. Dan menjudge apa yang dilakukan Ahok," kata Bonar di sela-sela diskusi tentang 'Posisi MUI dalam hukum Islam dan hukum Indonesia' di Jakarta, Minggu (16/10).
Seharusnya, imbuh Bonar, MUI mencari solusi yang bisa mendinginkan suasana. "Yang tidak membuat amarah di umat, apalagi kemudian dimanipulasi oleh kelompok-kelompok intoleran," paparnya.
MUI
Jumat (14/10), ribuan orang berpakaian serba puitih menggelar aksi turun ke jalan menentang Gubernur Jakarta yang mereka anggap menghina Islam.
Rumadi mengatakan boleh saja MUI berpolitik tetapi politik yang bersifat kenegaraan. "Misalnya ada ancaman terhadap ideologi bangsa, ada yang merongrong Pancasila, di situ seharusnya MUI bicara."
MUI dituntut masyarakat bersikap
Sementara, Ketua umum MUI Maruf Amin mengatakan persoalan yang disikapi pihaknya adalah masalah agama dan bukan wilayah politik.
"Apanya yang politik. Enggak ada bahasa politiknya. MUI bilang pendapat keagamaan. Jadi tidak ada wilayah politiknya," kata Maruf Amin kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui sambungan telepon, Minggu (16/10) malam.
Menurutnya, pihaknya tidak pernah memasuki wilayah politik, tapi Gubernur DKI Jakarta -melalui pernyataannya- yang justru disebutnya memasuki wilayah agama.
"Karena itu, MUI dituntut banyak masyarakat untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah itu," jelasnya.
Ditanya bahwa pernyataan MUI itu terkait erat dengan Pilkada DKI Jakarta, Maruf Amin mengatakan: "Itu 'kan dikait-kaitkan. Yang dibicarakan MUI tidak terkait pilkada, tidak terkait politik, tapi Al Maidah ayat 51."
Setidaknya sembilan orang dan organisasi yang melaporkan Gubernur DKI Jakarta kepada kepolisian terkait pernyataannya di hadapan warga Kepulauan Seribu, akhir September lalu.
Polisi mengatakan sejauh ini tengah melakukan penyelidikan atas laporan itu dengan memeriksa sejumlah saksi mata dan barang bukti video.
Kasus ini telah menimbulkan kemarahan sebagian kelompok Islam dengan menggelar unjuk rasa, walaupun sejumlah kalangan Islam lainnya menganggap tidak ada yang salah dengan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama.
Posted By
Tidak ada komentar: